Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RKA-K/L

JUDUL
TAHUN
TAUTAN
DIPA 20182018 unduh
RKAKL 20182018 unduh
DIPA 20172017 unduh
DIPA 20162016 unduh
DIPA ANRI 2015 ( INDUK, PETIKAN, REVISI I, REVISI II)2015unduh
KAK ANRI 20142014 unduh
RKAKL ANRI 20142014unduh
DIPA 2014 (Revisi II)2014
unduh
DIPA ANRI 20132014
unduh

RECENT POSTS

TINGKATKAN SDM DAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, LEMHANNAS DAN ANRI TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN

Jakarta, 14 Juni 2019, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) jalin kerjasama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyelenggaraan kearsipan.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo dan Kepala ANRI, Mustari Irawan di Gedung Nusantara I, Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Kerja sama yg disepakati kedua instansi tersebut…

ANRI Bahas Grand Design Kearsipan dengan Bappenas

Jakarta (13/6) – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan rapat pembahasan grand design kearsipan dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Serbaguna Soemartini. Pada kesempatan ini Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Kearsipan (IPK), Imam Gunarto menyampaikan rancangan grand design yang telah disusun dan dibahas bersama di internal ANRI. Selanjutnya, Direktur…

ANRI Jajaki Pembangunan Depot Arsip di Provinsi Riau

Pekanbaru (11/6/2019), Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 terutama tentang penyelamatan arsip bernilai guna pertanggung jawaban nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berencana membangun Depot Arsip bernilai guna kelanjutan di tiap Provinsi se Indonesia.

ANRI melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk penyiapan lahan depot arsip di wilayah Provinsi Riau. Dalam kesempatan ini Kepala ANRI beserta Jajaran di…

PUSDIKLAT ANRI SIAP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI siap membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)