Acara Seminar Internasional from the Past to the Future, the Historical and Geopolitical Perspective di Hotel Borobudur, Jakarta berlanjut dengan presentasi dan diskusi sesi 3 yang mengambil tema Digital Transformation in the Midst of Complex and Dynamic of Global Situation (24/9). Sesi tersebut diisi oleh narasumber Konstantin Pantserev (Profesor Universitas St. Petersburgh), Arvind Gupta (pendiri Digital India Foundation), Sulistyo (Direktur Deteksi Ancaman, Badan Siber dan Sandi Negara), dan Ashwin Sasongko Sastrosubroto (anggota Dewan TIK Nasional). Sesi tersebut dipandu oleh Yudho Giri Sucahyo selaku pakar teknologi informasi Universitas Indonesia.
Dalam pemaparannya, Konstantin Pantserev mengemukakan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menempati tempat khusus dalam kebijakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk melakukan digitalisasi skala besar di seluruh sektor perekonomian. “Saat ini, terdapat beberapa startup yang beroperasi di Indonesia yang secara bertahap mengambil posisi terdepan di bidang kecerdasan buatan di seluruh kawasan Asia Tenggara, seperti Gojek, Tokopedia. Hal ini menjadikan banyak perusahan di Rusia menunjukkan minat yang besar terhadap pasar teknologi maju di Indonesia yang menjanjikan. Sayangnya, kemajuan teknologi ini diikuti dengan perkembangan di sisi negatif, seperti munculnya teknologi deepfake pada Pemilu 2014 untuk memperluas jumlah pemilih,” terangnya.
Arvind Gupta menilai bahwa resiko terbesar yang akan dihadapi manusia adalah keamanan siber, kecerdasan buatan, misinformasi dan disinformasi. “Kecerdasan buatan (AI) awalnya dibuat sebagai teknologi yang positif, untuk mendukung kemasyarakatan. Tapi sekarang kita bisa menemukan berbagai hal negatif yang terjadi karena AI. Kebanyakan perusahaan besar di bidang teknologi AI saat ini menjadi instrumen geopolitik. Dan masyarakat sebagai konsumen salah kaprah karena memberikan data pribadinya secara gratis, padahal ada konsekuensi negatif di dalamnya,” paparnya.
Sementara itu Sulistyo menerangkan bahwa ekosistem AI di Indonesia baru dimulai sehingga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. BRIN telah menyusun strategi nasional kecerdasan artifisial yang difokuskan pada lima hal, yakni kesehatan, birokrasi, pendidikan dan riset, keamanan pangan serta mobilitas dan kota pintar. Masalah utama yang ditemukan adalah belum adanya undang-undang yang sifatnya mandatory bagi semua pihak. BSSN sendiri menemukan bahwa serangan siber yang terjadi di Indonesia kebanyakan berbasis malware karena penggunaan software bajakan, lisensi telah usang, dan tidak adanya antivirus. Karenanya, disusunlah Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) sesuai dengan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
Menurut Ashwin Sasongko Sastrosubroto, kunci dari fenomena teknologi dan sosial adalah transformasi digital yang membentuk agenda informasi dan nilai-nilai sosial. Digitalisasi memberikan dampak ke semua aspek kehidupan, meningkatkan berbagai masalah termasuk keamanan siber, penggunaan AI dan regulasi penyimpanan awan hingga jasa keuangan.
Melalui kolaborasi strategis antar negara, termasuk Indonesia dan Rusia, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi baru seperti AI dan IoT untuk menciptakan solusi inovatif yang memperkuat industri, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan global, kita harus memastikan bahwa adaptasi teknologi disertai dengan langkah mitigasi risiko yang solid serta strategi keamanan yang kuat, guna memastikan keberlanjutan dan kemandirian di era digital.
( tr )
Foto : Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Penulis : tr
Editor : is