Workshop Percepatan Penyusunan Instrumen Kearsipan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan di Daerah

Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama menyelenggarakan kegiatan Workshop Percepatan Penyusunan Instrumen Kearsipan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan di Daerah di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2 ANRI. Workshop ini juga dapat diikuti secara daring pada zoom cloud meeting dan disiarkan secara langsung pada kanal YouTube Arsip Nasional RI.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Desi Pratiwi menyampaikan dalam sambutannya bahwa dua hal yang perlu ditekankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, di antaranya pengelolaan arsip dilakukan dalam rangka mempertahankan NKRI dan untuk mencapai cita-cita nasional. “Pengelolaan arsip harus dilakukan sesuai prinsip standar kaidah kearsipan, tidak hanya semata-mata mengelola arsip begitu saja. Ada yang namanya penciptaan arsip yang harus menjamin tersedianya arsip otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ada pula yang namanya penyimpanan dan pemeliharaan, dan pemanfaatan sesuai peraturan perundangan,” terangnya.

Nilai hasil pengawasan kearsipan dibandingkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan terutama untuk klaster provinsi. Pada wilayah binaan daerah I, ada empat provinsi yang meraih nilai baik namun masih ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki rapor merah. Letak kelemahan hasil penilaian tersebut ialah pada pengelolaan arsip statis di mana nilainya hanya 11,76%, yakni hanya empat provinsi yang memiliki dan mengelola dengan baik arsip statisnya. Sementara pada implementasi SRIKANDI sebagai salah satu penilaian pada indeks SPBE, sudah berhasil diterapkan di 68 kementerian/lembaga, 20 provinsi, dan 154 kabpuaten/kota.

Pada sesi diskusi, Arsiparis Madya Kementerian Dalam Negeri Rusel Simarangkir menegaskan, “Terbitnya Permendagri Nomor 83 tahun 2022 sebagai tindak lanjut kerjasama antara Kemendagri dengan ANRI, yakni tersusunnya produk hukum tata naskah dinas, kode klasifikasi, jadwal retensi arsip, hingga sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis). Selama ini pengawasan kearsipan di Pemda tidak sinkron, namun sekarang sudah ada sinergi antara ANRI dengan Kemendagri.” Dengan adanya regulasi tersebut, empat pilar kearsipan sudah rampung sehingga rapor merah yang dicapai provinsi dan kabupaten/kota diharapkan bisa membaik.

Sementara itu, Direktur Kearsipan Daerah I Rudi Anton menyebutkan strategi peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan, di antaranya dengan cara menyediakan template kebijakan kearsipan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada bidang pembinaan, bisa diadakan program pembinaan secara daring dan luring yang berasal dari kolaborasi Pusat dan daerah.

Kegiatan ini sendiri diikuti secara luring oleh sebanyak 140 orang dan daring pada zoom cloud meeting sebanyak 477 orang serta pada kanal YouTube Arsip Nasional RI diikuti secara langsung oleh 396 orang. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari hingga Kamis, 2 Februari 2023.

( TR )