Mekanisme Pengajuan Keberatan

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 35

(1)Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a.penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b.tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c.tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d.permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e.tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f.tidak dipenuhinya permintaan informasi;
g.penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(2)Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.


Pasal 36

(1)Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).


Tata Cara Pengajuan Keberatan:

1.Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID.
2.Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
3.Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.
4.Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.


Alur Pengajuan Keberatan:

Alur Pengajuan


Unduh Formulir Pengajuan Keberatan disini


RECENT POSTS

Sinergi Kearsipan Bersama DPR RI

Jakarta (21/1/2019). Kepala ANRI, Mustari Irawan beserta jajaran melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta. Mustari Irawan berkesempatan menyampaikan konsep " Green Park of Archive" sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menyambut baik kehadiran Pimpinan ANRI dan sangat mendukung terhadap konsep Green Park of Archive serta peningkatan penyelenggaraan kearsipan…

Tim Pokja RB ANRI Mendatangi Kantor Kementerian PANRB

Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi (RB) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (09/01). Kedatangan Tim Pokja RB ANRI untuk mendapatkan masukan langsung dari Tim Kementerian PANRB terkait pelaksanaan RB di lingkungan ANRI.

Hasil Rekomendasi Tim Kementerian PANRB terkait peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan RB meliputi peningkatan layanan publik,…

Penanganan Arsip Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda di Banten

Setelah berkoordinasi dengan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten, tim Restorasi Arsip ANRI (2/1) bergerak ke lokasi bencana. Lokasi pertama yang dikunjungi yaitu tempat pengungsian Taman Hutan Raya (Tahura) di daerah Carita. Di lokasi sudah dibangun posko dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Banten lengkap dengan petugasnya yang mendampingi dan memberikan bantuan ke para pengungsi.


“ANRI harus ikut membantu menyelamatkan dokumen masyarakat…

AWAL TAHUN KEPALA ANRI LANTIK PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL ANRI

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan melantik 15 Pejabat Administrator, 11 Pejabat Pengawas, dan 12 Pejabat Fungsional di lingkungan ANRI (04/01). Pelantikan dilaksanakan di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, ANRI Ampera Raya Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, Kepala ANRI Mustari Irawan juga melantik Bambang Parjono Widodo sebagai Arsiparis Utama yang Surat Keputusannya…