Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta 12560

Uber Arsip
Logo ANRI

Baca Arsip Tindak Pidana Korupsi

BACA ARSIP PENEGAKAN HUKUM

Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi 

Arsip Nasional Republik Indonesia



1. Khazanah ALGEMENE SECRETARIE, SERIE GROTE BUNDEL MISSIVE GOUVERNEMENTS SECRETARIES 1890 - 1942

1. ALSEC GROTE BUNDEL_MGS 1890-1942 No 1337 ​ 

Lands  en andere drukkerijen. Boekwerken. Het categorisch overzicht van de feite vermeld in de broschure van Mr Djikstra nopens de corruptie in de Nederlands-Indie 


2. ALSEC GROTE BUNDEL_MGS 1890-1942 No 5826 ​ 

Rekenplichtigheid. Borgtochten.  Het schadeverhaal op den gewezen wedana van Patjet, Raden Kandoeroean Saemadi Laga, wegens de door den gewezen loerah van de desa Tjiloto (onderdistrich en district Patjet, regentschap Tjiandjoer, residentie Buitenzorg), Mas Slamet gepleedge verduistering.


2. Khazanah KEMENTERIAN PERTAHANAN

1. Kementerian Pertahanan No 38 ​ 

Laporan dari Kementerian Pertahanan tanggal 6 April 1947 tentang Korupsi oleh anggota PTRI Probolinggo dan penangkapan seorang yang memakai tanda ALRI


2. Kementerian Pertahanan No 113 ​ 

Surat dari Wakil Kepala Sekertariat A kepada Kepala Bagian Kementrian Pertahanan tanggal 6 April 1948 tentang permohonan hasil penyelidikan mengenai korupsi di lingkungan P/AP


3. Kementerian Pertahanan No 1706 ​ 

Laporan pengurus penjualan candu garam Wates tanggal 21 Juni 1947 tentang korupsi yang dilakukan Soekimin penjual garam dan candu 


4. Kementerian Pertahanan No 1717 ​ 

Surat dari gabungan Laskar Perjuangan Indonesia bulan September 1947 tentang korupsi yang dilakukan oleh pegawai jawatan Pemerintahan/jawatan kereta api


5. Kementerian Pertahanan No 1718 ​ 

Surat dari Pemuda Laskar Boeroeh bulan Agustus 1947 tentang pemberitahuan masalah korupsi di lingkungan Laskar Boeroeh


6. Kementerian Pertahanan No 1753 

​Laporan Kementrian Pertahanan tahun 1947 tentang korupsi yang dilakukan oleh Residen Kediri


7. Kementerian Pertahanan No 1759 ​ 

Laporan tanpa tanggal tentang korupsi di kalangan ALRI kota Gede 


8. Kementerian Pertahanan No 1818

Surat dari Mahkamah Agung Tentara di Yogyakarta tanggal 12 Mei 1947 tentang korupsi di kalangan Tentara Cirebon di sertai lampiran 


3. Khazanah KEPOLISIAN NEGARA

1. Kepolisian Negara No 858 ​ 

Kepolisian Negara bagian PAM kepada Kepolisian Kedu dan Bojonegoro, Surat-surat tanggal 19 November 1947 dan 12 Juni 1948 tentang korupsi yang terjadi di gudang PTT Prembun dan PBSBM Wonosari


2. Kepolisian Negara No 923 ​ 

Kepolisian Negara bagian Kejahatan dengan Kepolisian Karesidenan Madiun dan Kediri, surat-surat tanggal 10 Oktober 1947 - 20 Agustus 1948 tentang tindakan korupsi pada PPN Kediri 


3. Kepolisian Negara No 1005 ​ 

Kementrian Kemakmuran kepada Kepolisian Negara bagian Kejahatan, surat tanggal 27 Mei 1948 tentang perundingan untuk memberantas korupsi 


4. Kepolisian Negara No 1028 ​ 

Kejaksaan Agung Kepada Kepolisian Negara surat tanggal 9 Juli 1948 tentang korupsi PPN Kediri disertai lampiran


4. Khazanah SEKRETARIAT NEGARA RI, SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI SERI PENGAWASAN (LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TROMOL POS 5000) TAHUN 1988-1990

1. Sekneg RI_Sekwapres_Tromol Pos 5000_1988-1990 No 727 ​ 

Berkas pengaduan Jasoangkupan Nasution mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Tapanuli Selatan dengan memanipulasi uang bantuan desa dan dana bantuan kemanusiaan untuk kepentingan pribadi.


2. Sekneg RI_Sekwapres_Tromol Pos 5000_1988-1990 No 730 ​ 

Berkas pengaduan Rubiono mengenai permohonan penyelsesaian tindak lanjut oleh kejaksaan negeri Medan atas temuan BPKP perwakilan Sumatera Utara tentang kasus korupsi di PT. Jiwasraya cabang Medan yang diduga dihambat oleh oknum Jaksa R. Maharto Suprapto.


3. Sekneg RI_Sekwapres_Tromol Pos 5000_1988-1990 No 5417 ​ 

Berkas pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya korupsi di Pertamina Pembekalan Dalam Negeri (PPDN) kantor pusat yang meliputi miliaran rupiah dalam rangka tender pengadaan OPP tape.


4. Sekneg RI_Sekwapres_Tromol Pos 5000_1988-1990 No 7263 ​ 

Berkas pengaduan pengusaha jasa konstruksi mengenai keluhan terhadap pelaksanaan lelang pekerjaan pada kantor dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Kabupaten Majalengka yang hanya dikerjakan oleh pihak tertentu yang diduga bekerjasama dengan kepala cabang dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Majalengka.


5. Khazanah SEKNEG RI-SERI PRODUK HUKUM 1949-2005

1. Sekneg RI_Seri Produk Hukum 1949-2005 No 846A ​ 

Berkas pengaduan Jasoangkupan Undang-undan Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 


2. Sekneg RI_Seri Produk Hukum 1949-2005 No 12875A ​ 

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


Pranala Luar