Baca Arsip Tindak Pidana Korupsi
BACA ARSIP PENEGAKAN HUKUM
Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi
Arsip Nasional Republik Indonesia
1. Khazanah ALGEMENE SECRETARIE, SERIE GROTE BUNDEL MISSIVE GOUVERNEMENTS SECRETARIES 1890 - 1942
1. ALSEC GROTE BUNDEL_MGS 1890-1942 No 1337
Lands en andere drukkerijen. Boekwerken. Het categorisch overzicht van de feite vermeld in de broschure van Mr Djikstra nopens de corruptie in de Nederlands-Indie
2. ALSEC GROTE BUNDEL_MGS 1890-1942 No 5826
Rekenplichtigheid. Borgtochten. Het schadeverhaal op den gewezen wedana van Patjet, Raden Kandoeroean Saemadi Laga, wegens de door den gewezen loerah van de desa Tjiloto (onderdistrich en district Patjet, regentschap Tjiandjoer, residentie Buitenzorg), Mas Slamet gepleedge verduistering.
2. Khazanah KEMENTERIAN PERTAHANAN
1. Kementerian Pertahanan No 38
Laporan dari Kementerian Pertahanan tanggal 6 April 1947 tentang Korupsi oleh anggota PTRI Probolinggo dan penangkapan seorang yang memakai tanda ALRI
2. Kementerian Pertahanan No 113
Surat dari Wakil Kepala Sekertariat A kepada Kepala Bagian Kementrian Pertahanan tanggal 6 April 1948 tentang permohonan hasil penyelidikan mengenai korupsi di lingkungan P/AP
3. Kementerian Pertahanan No 1706
Laporan pengurus penjualan candu garam Wates tanggal 21 Juni 1947 tentang korupsi yang dilakukan Soekimin penjual garam dan candu
4. Kementerian Pertahanan No 1717
Surat dari gabungan Laskar Perjuangan Indonesia bulan September 1947 tentang korupsi yang dilakukan oleh pegawai jawatan Pemerintahan/jawatan kereta api
5. Kementerian Pertahanan No 1718
Surat dari Pemuda Laskar Boeroeh bulan Agustus 1947 tentang pemberitahuan masalah korupsi di lingkungan Laskar Boeroeh
6. Kementerian Pertahanan No 1753
Laporan Kementrian Pertahanan tahun 1947 tentang korupsi yang dilakukan oleh Residen Kediri
7. Kementerian Pertahanan No 1759
Laporan tanpa tanggal tentang korupsi di kalangan ALRI kota Gede
8. Kementerian Pertahanan No 1818
Surat dari Mahkamah Agung Tentara di Yogyakarta tanggal 12 Mei 1947 tentang korupsi di kalangan Tentara Cirebon di sertai lampiran
3. Khazanah KEPOLISIAN NEGARA
1. Kepolisian Negara No 858
Kepolisian Negara bagian PAM kepada Kepolisian Kedu dan Bojonegoro, Surat-surat tanggal 19 November 1947 dan 12 Juni 1948 tentang korupsi yang terjadi di gudang PTT Prembun dan PBSBM Wonosari
2. Kepolisian Negara No 923
Kepolisian Negara bagian Kejahatan dengan Kepolisian Karesidenan Madiun dan Kediri, surat-surat tanggal 10 Oktober 1947 - 20 Agustus 1948 tentang tindakan korupsi pada PPN Kediri
3. Kepolisian Negara No 1005
Kementrian Kemakmuran kepada Kepolisian Negara bagian Kejahatan, surat tanggal 27 Mei 1948 tentang perundingan untuk memberantas korupsi
4. Kepolisian Negara No 1028
Kejaksaan Agung Kepada Kepolisian Negara surat tanggal 9 Juli 1948 tentang korupsi PPN Kediri disertai lampiran
4. Khazanah SEKRETARIAT NEGARA RI, SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI SERI PENGAWASAN (LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TROMOL POS 5000) TAHUN 1988-1990
1. Sekneg RI Sekwapres Tromol Pos 5000 Tahun 1988-1990 No 727
Berkas pengaduan Jasoangkupan Nasution mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Tapanuli Selatan dengan memanipulasi uang bantuan desa dan dana bantuan kemanusiaan untuk kepentingan pribadi.
2. Sekneg RI Sekwapres Tromol Pos 5000 Tahun 1988-1990 No 730
Berkas pengaduan Rubiono mengenai permohonan penyelsesaian tindak lanjut oleh kejaksaan negeri Medan atas temuan BPKP perwakilan Sumatera Utara tentang kasus korupsi di PT. Jiwasraya cabang Medan yang diduga dihambat oleh oknum Jaksa R. Maharto Suprapto.
3. Sekneg RI Sekwapres Tromol Pos 5000 Tahun 1988-1990 No 5417
Berkas pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya korupsi di Pertamina Pembekalan Dalam Negeri (PPDN) kantor pusat yang meliputi miliaran rupiah dalam rangka tender pengadaan OPP tape.
4. Sekneg RI Sekwapres Tromol Pos 5000 Tahun 1988-1990 No 7263
Berkas pengaduan pengusaha jasa konstruksi mengenai keluhan terhadap pelaksanaan lelang pekerjaan pada kantor dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Kabupaten Majalengka yang hanya dikerjakan oleh pihak tertentu yang diduga bekerjasama dengan kepala cabang dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Majalengka.
5. Khazanah SEKNEG RI-SERI PRODUK HUKUM 1949-2005
1. Sekneg RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No 846A
Berkas pengaduan Jasoangkupan Undang-undan Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Sekneg RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No 12875A
Instruksi Presiden Republik Indonesia No 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
1. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 1
Surat laporan dengan nama pelapor Koperasi Petani Rakyat Jambi perihal perdagangan karet rakyat dan pertanyaan berita dari surat kabar "Peristiwa" tanggal 4 Nopember 1959.
2. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 3
Keputusan Presiden mengenai anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
3. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 36
Dosir mengenai penggelapan uang oleh Direktur dan Kepala Keuangan Yayasan Karet Rakyat Propinsi Jambi
4. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 39
Berkas mengenai penyelewengan yang terjadi di Perkebunan Teh Sumadra/Ardjuna di Garut oleh Pimpinan Perkebunan Teh tersebut, Kapten R.M. Mardjono
5. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 64
Surat menyurat mengenai penyelewengan oleh PT Negara (bekas Molukse) yang dilakukan oleh Thoeng dan Elsje Salomon
6. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 72
Berkas mengenai kecurangan pegawai negeri dan alat negara terhadap pegawai DKA, Sofiie di Bandung
7. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 74
Surat menyurat mengenai masalah penunjukan Wakil Kepala Stasiun Martapura (untuk sementara) yang menyimpang dari peraturan dll
8. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 76
Surat menyurat mengenai masalah suap yang terjadi di Stasiun Kereta api Kalimas
9. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 78
Surat kepada Kepala Polisi Seksi IV Jati Petamburan Jakarta mengenai penggelapan uang kas oleh pegawai Jawatan Pelabuhan Pusat
10. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 80
Dosir mengenai korupsi yang dilakukan oleh H. Lahay, Penguasa Pelabuhan Bitung
11. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 84
Surat menyurat mengenai masalah pengambilan ekstra keuntungan pedagang yang keluar masuk tanpa memakai kwitansi yang syah di Pelabuhan Tapaktuan Aceh
12. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 85
Berkas mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat penting di Jawatan Pelayaran Jakarta
13. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 86
Dosir mengenai penyelewengan di Bengkel Jawatan Pelayaran Makasar yang dilakukan oleh Kepala Bengkel, Lauw Jap Sin
14. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 92
Berkas mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Mr. Tamrin Manan, Ketua Pengadilan Negeri Jambi
15. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 93
Dosir menggenai penyelewengan yang dilakukan oleh Para Pejabat Pengadilan Negeri di Surabaya
16. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 97
Dosir mengenai masalah pegawai Pengadilan yang membekukan perkara-perkara di Pengadilan Negeri Perbaungan
17. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 98
Surat-surat dari H. Engels di Malang mengenai masalah kurang lancarnya jalan pemeriksaan perkara-perkara di Pengadilan Malang.
18. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 100
Berkas mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Sudarisman Tulus Enting, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dll.
19. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 101
Surat menyurat mengenai tindakan Hakim R. Darmojo yang tidak baik di Pengadilan Negeri Banjarnegara
20. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 102
Berkas mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum KUPS di Surabaya
21. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 105
Dosir mengenai penyelewengan di Penjara Wates Kulon Progo
22. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 106
Dosir mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Penata Kepenjaraan Lampung, Soejoto
23. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 107
Surat menyurat mengenai penyelewengan yang terjadi di Rumah Penjara Jogjakarta
24. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 108
Surat kepada Menteri Kehakiman mengenai masalah pegawai-pegawai yang berijazah palsu
25. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 110
Surat menyurat dengan Mh. Sardjono mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Jawatan Penerangan Nusa Tenggara
26. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 111
Dosir mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Jawatan Penerangan Cirebon, Mohammad Ali dan Kepala Bagian Tata Usaha Jawatan Penerangan Cirebon, Tb. Hasan Hismaja
27. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 112
Surat menyurat mengenai tindakan Wirjoprobo dalam mempolitisir Jawatan Penerangan Sumatera Barat
28. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 113
Dosir mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Jawatan Penerangan Asahan
29. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 116
Berkas mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Jawatan Penerangan Ngawi R. Soetomo
30. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 120
Surat-menyurat mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Inspeksi Kantor Kesehatan Sumatera Utara
31. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 122
Dosir mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Labuhan Ruku, Dr Indra Utama dan Wakilnya Husin
32. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 124
Dosir mengenai penyelewengan oleh Menteri Jururawat selaku Kepala Klinik Cibeber/Cianjur
33. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 125
Berkas mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Abdul Rivai Madjid, Bendaharawan Dinas Kesehatan Mata Palembang
34. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 126
Surat-menyurat mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Bendaharawan Rumah Sakit Umum Langsa, A.Chalik
35. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 127
Surat menyurat mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Pengatur Tata usaha Laboratorium Kesehatan Semarang, Surono
36. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 136
Berkas mengenai korupsi di Urusan Pegawai Inspeksi Pengajaran Rendah Klaten.
37. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 143
Dosir mengenai korupsi pada Dinas PPK Banjarmasin yang dilakukan oleh Hasan Basri dan Dahri, Bagian Gudang
38. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 146
Berkas mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Pimpinan Kantor Pendidikan Agama Jawa Barat, Djunaedi Warca Djaja
39. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 149
Berkas mengenai korupsi yang dilakukan oleh Direktur SGB Negeri Malang Magelang R.S. Jonatan.
40. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 162
Berkas mengenai korupsi yang dilakukan oleh Direktur SGB Negeri Malang Magelang R.S. Jonatan.
41. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 168
Surat menyurat mengenai korupsi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat Kalimantan Selatan
42. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 171
Surat kepada Jaksa Agung mengenai korupsi di Kantor Pusat Koperasi Simalungun di Siantar
43. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 176
Dosir mengenai penyelewengan uang koperasi Bank Pegawai Negeri (KBPN) Kabanjahe yang dilakukan oleh Medan Sinulingga
44. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 184
Berkas mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Bendaharawan Bagian Keuangan Seksi Perjalanan Kantor Gubernur Sumut, Mohamad Djamin
45. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara No 224
Dosir mengenai korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sragi