Jakarta - 08/01/24, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima Arsip Statis Surat Pencatatan Ciptaan 20 Kekayaan Intelektual Rieke Diah Pitaloka di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, ANRI. Pada kegiatan ini, Rieke mengatakan bahwa penyerahan arsip statis 20 surat pencatatan ciptaan kepada ANRI terinspirasi dari road map pertama kebijakan pembangunan Indonesia, yaitu Pola Pembangunan Semesta Berencana atau PPNSB. Road map ini telah ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) pada 17 November 2023.
“PPNSB bagi saya merupakan antitesa sekaligus sintesa dari konsep negara federal yang dipaksakan pemerintah Belanda terhadap Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar,” ucap Rieke.
Menurutnya, PPNSB menggambarkan nasionalisme, persatuan, identitas dan jati diri bangsa dalam mewujudkan strategi pembangunan nasional secara sistematis yang berlaku secara nasional, dalam konteks geopolitik dan geoekonomi.
“Semoga gagas intelektual ini menjadi sumbangsih bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil, dan makmur,” harap Rieke di akhir acara.
Adapun arsip statis surat pencatatan ciptaan yang diserahkan adalah dengan judul ciptaan sebagai berikut:
1. Kekuasaan Negara di Era Digital;
2. Rekonstruksi Genesis Data Birokrat dan Data Warga;
3. Norma Yuridis Pendataan Perdesaan Top Down: Reproduksi Pseudo Data;
4. Norma Sosiologis Pendataan Perdesaan Bottom Up: Produksi Data Presisi;
5. Aktor, Arena, serta Meta Kapital Data Birokrat Versus Data Warga;
6. Arena Birokrasi pada Pendataan Perdesaan Top Down;
7. Arena Warga pada Pendataan Perdesaan Bottom Up;
8. Kekerasan Simbolik Versus Afirmasi Simbolik;
9. Alur Pseudo Public Policy;
10. Alur Kebijakan Publik yang Presisi;
11. “The Vicious Circle” Kebijakan Rekolonialisasi;
12. “The Truth Circle” Kebijakan Afirmatif;
13. Sistemik Kebijakan Berbasis Data Presisi;
14. Norma Yuridis Pendataan Perdesaan Presisi;
15. Kebijakan Pemetaan, Pencegahan dan Penanganan Stunting Berbasis Data Presisi;
16. Sistem Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi;
17. Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Data Presisi;
18. Sistem Pemerintahan Kabupaten Berbasis Data Presisi;
19. Sistem Pemerintahan Kota Berbasis Data Presisi;
20. Sistem Pemerintahan Provinsi Berbasis Data Presisi.
Pada penyerahan arsip statis ini turut hadir Dewan Pakar MKB, Mukhlis PaEni, Anggota Dewan Pakar MKB, Asep Kambali, Penasihat Ahli Bidang Kemaritiman dan Pertahanan ANRI, Connie Rahakundini Bakrie, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf, serta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Min Usihen.
( sa )
Foto : Humas ANRI
Penulis : sa
Editor : tk