Kesadaran bahwa arsip memiliki nilai strategis bagi suatu lembaga, saat ini dirasa masih kurang. Arsip baru diperlukan pada saat terjadi suatu masalah. Pengelola arsip dipandang hanya sebagai bagian kecil dari suatu proses administrasi yang seolah tidak ada relevansinya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga.
Sehubungan dengan hal tersebut, ANRI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2017 di Hotel Kartika Chandra (29/08). Rakornas bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen pimpinan lembaga dalam mewujudkan tertib arsip di lingkungan pemerintahan. “Dari sini (Rakornas) kita akan mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kemudian kita laksanakan berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan”, terang Mustari.
Pada tahun 2018, ANRI memiliki program prioritas nasional mengenai perbaikan infrastruktur dan penerapan e-arsip melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Kedua, Implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Kemudian program pengawasan kearsipan serta peningkatan kualitas dan kuantitas jabatan fungsional arsiparis melalui kerja sama dengan para pengemban tugas.
Mustari menambahkan bahwa tidak sedikit lembaga yang masih meninggalkan sekian banyak pekerjaan rumah karena kurangnya komitmen para pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan kearsipan. “Untuk itu, sangat dibutuhkan sinergitas antara kebijakan dan teknis implementasinya. Arsip bukanlah hanya sebagai catatan sejarah, arsip adalah bukti kekinian dari kinerja yang sudah kita rencanakan dan laksanakan”, ungkap Mustari.
Sementara itu, dalam sambutan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyampaikan bahwa pengelolaan arsip masih dipandang sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang kecil, sehingga sering diabaikan keberadaannya. “Melalui Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, anggapan bahwa pengelolaan arsip hal yang sepele tidak terjadi lagi”, ujar Asman. Lebih lanjut Asman Abnur mengingatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis serta sarana dan prasarana yang memadai.
Asman Abnur menekankan pentingnya arsip dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan lembaga negara. “Kalau pengelolaan arsipnya buruk, maka birokrasinya juga buruk, pengambilan keputusan agak lambat”, jelasnya. (sa)