Jakarta-Guna memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan terkait, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Arsip Pemilu 1955 - 1999. Acara FGD diselenggarakan di ruang Noerhadi Magetsari, ANRI Ampera Jakarta dan dibuka langsung oleh Deputi Konservasi Arsip M. Taufik (16/6). Dalam sambutannya M. Taufik mengharapkan bahwa melalui FGD ini dapat memperkaya masukan dalam penyusunan Guide Arsip Pemilu 1955 - 1999. Arsip terkait Pemilu merupakan rekam jejak demokrasi Bangsa Indonesia sejak era order lama hingga era reformasi.
Adapun sebagai narasumber pada acara FGD Direktur Pengolahan Drs. Azmi, M.Si., Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Sigit Joyowardono, dan Peneliti Politik Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Acara FGD dimoderatori langsung oleh Drs. Agus Santoso. Acara FGD dihadiri 70 peserta yang berasal dari perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Universitas Indonesia, dan Universitas Nasional dan internal ANRI.
Penyusunan Guide Arsip Pemilu 1955 - 1999 disusun berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyusunan Guide Tematis Arsip Statis.
Keseluruhan arsip yang berkaitan dengan penyusunan Guide Arsip Pemilu tahun 1955 - 1999 terdiri dari: Arsip Konvensional sebanyak 779 berkas dari khazanah arsip KPU, Sekretariat Negara;Khazanah arsip organisasi masyarakat dan organisasi politik seperti Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, SOBSI, dan IKatan Pemuda Pelajar Indonesia; Arsip Foto sebanyak 441 lembar dari khazanah Arsip Sekretariat Negara, Kementerian Penerangan (Kempen) wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Arsip Film sebanyak 69 Kaset dari khazanah arsip Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Perusahaan Film Nasional (PFN). (sa)