Jakarta (13/6/2022) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) menyerahkan arsip mengenai putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) Tahun 2021 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat.
Penyerahan arsip ini dilakukan secara simbolis oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 DKPP. Arsip yang diserahkan kepada ANRI berjumlah 172 putusan pelanggaran KEPP untuk perkara tahun 2021. Sebelumnya, DKPP telah rutin menyerahkan arsip berupa putusan pelanggaran KEPP kepada ANRI.
Kepala ANRI, Imam Gunarto mengucapkan terima kasih kepada DKPP karena telah rutin menyerahkan arsip statisnya berupa putusan kepada ANRI. Menurutnya, arsip-arsip dari DKPP dengan arsip kepemiluan lain seperti yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum hingga Mahkamah Konstitusi telah mendominasi penyimpanan arsip terkait Pemilu di ANRI.
"Arsip ini akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Contohnya, arsip pelaksanaan Pemilu 1955, dianggap banyak pihak mencerminkan pesta demokrasi yang paling demokratis di Indonesia. Hari ini kita belum tahu manfaatnya. Tapi 50 atau 100 tahun ke depan generasi ke depan akan berterima kasih kepada kita semua,” ungkap Imam.
Pada kesempatan ini, ANRI juga memberikan piagam penghargaan kepada DKPP atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Ketua DKPP, Muhammad juga menyerahkan empat buku karangan pimpinan DKPP kepada ANRI. Keempat buku tersebut adalah Netralitas ASN: Meluruskan Hak Politik Warga Negara, Setitik noda pemilu Indonesia, Pemilu berintegritas: Gagasan dan Praktik dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, dan Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat.
( MD/IS )
Penulis : MD/IS
Editor : tk