Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Membuka Acara Workshop Kearsipan Asean Autentikasi Arsip elektronik dan Arsip Hasil Digitalisasi
JAKARTA - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) pada 20 Mei 2014 menggelar Workshop Kearsipan ASEAN Autentikasi Arsip Elektronik dan Arsip Hasil Digitalisasi di Ruang Mawar, Balai Kartini. Seminar yang menghadirkan pembicara dari akademisi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan pakar kearsipan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Dr. Andi Kasman, SE., MM.
Dalam sambutannya, Andi menyampaikan bahwa workshop ini merupakan salah satu wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. “Melalui forum ini kita bisa bersama-sama memberikan konstribusi terhadap masukan yang di antaranya berkaitan dengan penggunaan arsip elektronik dan hasil digitalisasi menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan hak-hak keperdataan masyarakat. ANRI pun memberikan apresiasi yang tinggi pada acara ini, “jelas Andi.
Workshop yang diprakarsai AAI ini menjadi suatu hal yang penting mengingat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan dokumen/arsip elektronik banyak digunakan. Banyak pihak pula yang sudah dan mulai mengalihmediakan/digitalisasi dokumen/arsip dari media kertas ke media digital. Hasil digitalisasi dokumen/arsip tersebut termasuk pada kategori arsip elektronik. Arsip hasil digitalisasi dan arsip elektronik ini kadang kala memunculkan keraguan berkaitan dengan kebsahan/keautentikannya.
Adapun penyampaian materi workshop dibagi menjadi dua bagian, pada sesi pertama dibahas tentang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip di Era Digital serta Autentikasi Informasi dan Fisik Arsip. Pada sesi kedua dibahas materi Alih Media dan Autentikasi Arsip serta Aspek Legal Arsip Elektronik: Studi Kasus Autentikasi Arsip. Workshop berlangsung sampai dengan pukul 15.00 WIB diikuti 120 peserta dari berbagai unsur, di antaranya dari lembaga negara, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi politik, organisasi masyarakat dan lain-lain. (TK)