Jakarta - 19/12/2023, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Rapat Komite Nasional Arsip Kemaritiman dalam rangka membahas Rencana Aksi Penyelamatan Arsip Kemaritiman bersama anggota Komite Nasional Arsip Kemaritiman di Ruang Soemartini, ANRI. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rapat koordinasi penyelamatan arsip kemaritiman yang telah dilaksanakan pada 12 Juni 2023 di ANRI, serta pengesahan Surat Edaran (SE) Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman untuk Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim yang ditetapkan pada 30 November 2023.
Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto saat memimpin sekaligus membuka rapat menyampaikan bahwa rapat ini merupakan rapat perdana Komite Nasional Arsip Kemaritiman. Adapun target dari kegiatan ini adalah untuk membuat program yang akan dilaksanakan bersama dan akan dilaksanakan pada tahun depan. Imam mengatakan bahwa rapat ini diperlukan untuk menyelamatkan arsip kemaritiman secara nasional sebagai memori kolektif dan jati diri Indonesia sebagai negara maritim.
Dalam rapat ini turut hadir Dewan Pakar yang memaparkan pendapatnya tentang penyelamatanan arsip kemaritiman, di antaranya Connie Rahakundini Bakrie yang memaparkan tentang eksplorasi arsip kemaritiman dalam “One Click Programme” ASEAN & Kawasan Asia-Pasifik; Hikmahanto Juwana dengan dengan paparannya tentang usulan rencana aksi penyelamatan arsip kemaritiman; Singgih Tri Sulistiyono dengan pembahasannya mengenai penyelamatan arsip kemaritiman, historiografi maritim, dan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia; serta Susanto Zuhdi yang memaparkan tentang strategi dan aksi untuk penyelamatan arsip kemaritiman.
Selain itu, turut hadir Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Poernomo, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, perwakilan PT Pelindo, PT Pelayaran Indonesia (Persero), PT PAL (Persero). Direktur Akuisisi, Kepala Pusat Studi Arsip Kepresidenan, dan anggota Sekretariat Komite juga ikut serta pada rapat ini.
Sejak dicanangkannya Indonesia sebagai poros maritim dunia pada saat East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 13 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo, sampai saat ini arsip kemaritiman belum lengkap. Oleh karenanya, perlu upaya khusus dengan mengingatkan pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi masyarakat yang terkait dengan kemaritiman untuk menyelamatkan arsip kemaritiman dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
( sa )
Foto : Humas ANRI
Penulis : sa
Editor : tk