Jakarta, 6/11/2024 - Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Desi Pratiwi saat membuka kegiatan "Workshop Percepatan Peningkatan Kapasitas Lembaga" Kearsipan menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini, fokus utama adalah peningkatan kapasitas kearsipan di Papua dan Papua Barat. Hal ini penting untuk mempercepat pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Workshop yang ditayangkan secara daring melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI ini berlangsung pada 6-7 Oktober 2024.
Narasumber yang hadir pada workshop ini, yakni Direktur Kearsipan Daerah I, Hilman Rosmana; Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI, Amieka Hasraf; Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI, Zita Asih Suprastiwi; Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekertariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Evan Nur Setya Hadi; Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong, Fatimah Frilda Sukur; serta Analisi Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hilman Rosada.
Desi Pratiwi memaparkan bahwa peningkatan kapasitas kearsipan di Papua dan Papua Barat menjadi fokus utama untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan urgensi pembentukan daerah otonom baru di Papua yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia di bidang kearsipan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama digitalisasi arsip, berperan penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan arsip, memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat.
Pada sesi pertama, Evan Nur Setya Hadi memaparkan tentang Kearsipan merupakan urusan wajib dalam pemerintahan daerah yang tidak boleh dianggap remeh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsinya tidak hanya mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, tetapi juga membangun memori kolektif bangsa dan menyelamatkan data penting. Pengelolaan arsip yang efektif dan efisien oleh lembaga yang kompeten sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kearsipan daerah.
Hilman Rosmana menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan SDM kearsipan di Provinsi Papua menghadapi tantangan dalam penilaian dan pembinaan. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah arsiparis yang kompeten di daerah tersebut. Pengelolaan kearsipan di daerah sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini juga berfungsi sebagai catatan sejarah yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
Sementara itu, melalui topik pemahaman yang mendalam tentang tugas pokok dan fungsi kearsipan untuk menghindari kesalahpahaman dan mendukung pengembangan organisasi kearsipan yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan program kearsipan perlu dilakukan secara terstruktur dan komunikatif agar dapat memperoleh anggaran yang sesuai, dengan pendekatan "money follow program" sebagai salah satu strategi. Selain itu, penting untuk mengkomunikasikan nilai kearsipan kepada pemangku kepentingan agar tidak dianggap remeh, serta membangun regulasi yang mendukung pengembangan kearsipan dan penganggaran yang lebih jelas, termasuk kodifikasi anggaran untuk kearsipan.
Melalui diskusi dan presentasi dari para narasumber, workshop ini membantu peserta memahami pentingnya pengelolaan arsip yang berkualitas dan menerapkan praktik terbaik dalam penyelenggaraan kearsipan.
( ta )
Foto : Humas ANRI
Penulis : ta
Editor : is