Kamis (22/1), Biro Perencanaan dan Humas ANRI menyelenggarakan Pemaparan Akuntabilitas Kinerja dan Percepatan Reformasi Birokrasi dengan narasumber Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(MENPAN RB) dan dimoderatori oleh Deputi IPSK, Dini Saraswati. Acara yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C ANRI, Jakarta dibuka oleh Kepala ANRI, Drs. Mustari Irawan, MPA dan diikuti oleh seluruh pejabat eselon I hingga IV serta pejabat fungsional tertentu di lingkungan ANRI.
Acara bertujuan untuk meningkatkan penilaian akuntabilitas kinerja dan percepatan reformasi birokrasi di ANRI. Pemaparan tersebut terdiri dari satu sesi penjelasan dan dua sesi yang dimanfaatkan peserta untuk tanya jawab. Dalam penjelasannya, M. Yusuf Atehmenyampaikan mengenai 8 area perubahan Reformasi Birokrasi yang perlu ditingkatkan yaitu Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran, tata laksana sistem, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, peklayanan publik, serta mindset dan cultural set aparatur. Empat poin terakhir ditegaskan kembali sebagailangkah-langkah utama suksesnya reformasi birokrasi bagi kementerian dan lembaga.
Acara bertujuan untuk meningkatkan penilaian akuntabilitas kinerja dan percepatan reformasi birokrasi di ANRI. Pemaparan tersebut terdiri dari satu sesi penjelasan dan dua sesi yang dimanfaatkan peserta untuk tanya jawab. Dalam penjelasannya, M. Yusuf Atehmenyampaikan mengenai 8 area perubahan Reformasi Birokrasi yang perlu ditingkatkan yaitu Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran, tata laksana sistem, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, peklayanan publik, serta mindset dan cultural set aparatur. Empat poin terakhir ditegaskan kembali sebagailangkah-langkah utama suksesnya reformasi birokrasi bagi kementerian dan lembaga.