Jakarta - 12/04/21, Jakarta (12/4). Inspektorat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan acara Sharing Session Strategi Membangun dan Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mandarin Oriental Jakarta menerapkan protokol kesehatan ketat karena seluruh peserta rapat diwajibkan mengikuti swab antigen sebelum memasuki ruang rapat.
Acara ini merupakan terobosan dari inspektorat ANRI agar predikat WBK dapat diperoleh dalam waktu dekat dengan melibatkan 7 (tujuh) unit kerja yang dipilih sebagai perwakilan penggerak Zona Integritas sekaligus unit yang diusulkan untuk pembangunan Zona Integritas ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Ketujuh unit kerja tersebut antara lain Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Akreditasi Kearsipan, Pusat SIKN JIKN, Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, dan Balai Arsip Statis dan Tsunami dengan mengkombinasikan rapat tatap muka dengan rapat daring melalui aplikasi zoom cloud meeting.
Dalam sambutan pembukaannya, Inspektur ANRI, Syaifuddin mengatakan bahwa penyelenggaraan acara sharing session ini merupakan bentuk komitmen Inspektorat dalam usaha untuk mendapatkan predikat WBK dan diharapkan dapat tercapai di tahun 2021. Syaifuddin juga mengatakan bahwa usaha yang dilakukan saat ini selain membangun sistemnya juga harus dibarengi dengan membangun sumber daya manusianya.
"Membangun SDM bukan pekerjaan mudah karena dapat memakan waktu yang lama untuk bisa mengubah kebiasaan yang ada", terangnya. Terakhir, Syaifuddin berharap para pegawai ANRI yang terlibat dapat mengambil pelajaran dari pengalaman masing-masing narasumber dalam mendapatkan predikat WBK dan dapat mengimplementasikan di unit kerjanya untuk mendukung proses mendapatkan predikat WBK bagi ANRI.
Acara ini mengundang narasumber dari instansi lain yakni KemenPANRB, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memberikan informasi seputar apa saja yang telah dilakukan untuk mendapatkan predikat WBK.
Secara umum para narasumber menyampaikan bahwa untuk mendapatkan predikat WBK diperlukan komitmen dari seluruh pegawai termasuk para pimpinan yang menjadi contoh bagi pegawai yang dipimpinnya bahkan narasumber dari BSSN mengatakan bahwa instansinya selalu melaporkan segala bentuk gratifikasi yang didapatkan walaupun hanya berbentuk makanan/oleh-oleh khas daerah yang diberikan oleh tamu ketika berkunjung ke kantornya.
Kemudahan dalam memberikan pelayanan juga memegang peranan penting termasuk membuat terobosan-terobosan program baru dengan melibatkan teknologi informasi karena dengan program dan teknologi yang tepat maka proses pelayanan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap kekurangan dan kelebihan dari program yang sudah dibuat. Dengan begitu segala kekurangan pada program yang berjalan dapat ditanggulangi dengan baik.
Guna mendiseminasikan informasi terobosan dan program yang sudah dibuat perlu dilakukan manajemen media dengan menerapkan strategi informasi yang tepat agar masyarakat dapat terinfo dengan baik. Sebagai penutup, para narasumber sepakat untuk memaksimalkan peran agen perubahan untuk menjadi contoh bagi pegawai lainnya untuk menunjang tercapainya predikat WBK. (YW)
( YW )
Penulis : YW
Editor : Is