Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset di Padang

- Padang, 27/02/24, Dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, serta keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Kearsipan Daerah II menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset bagi Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di The ZHM Premiere Hotel Jalan M. Thamrin N0. 27 Kelurahan Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini mengundang tiga puluh orang perwakilan arsiparis atau pengelola arsip dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset bagi Pemerintah Daerah memberikan pemahaman pembinaan mengenai Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset disampaikan oleh Ketua Tim Pembinaan Kearsipan Wilayah Barat I, Sulistyowati serta pemahaman teori dan praktek Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset oleh tim pembinaan wilayah barat I.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah dan BPKAD dapat memiliki pemahaman yang memadai dalam hal penyediaan kebijakan daerah terkait Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset sekaligus dapat mengimplementasikannya berupa kapabilitas menyusun Program Arsip Vital, Arsip Terjaga, menyusun daftar arsipnya sekaligus dapat merawat dan menjaga baik fisik, informasi, maupun keamanan arsipnya dikarenakan level kedua jenis arsip tersebut termasuk kategori sangat penting.

Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan  keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa  dan negara, yang harus dijaga keutuhan  keamanan dan keselamatannya. Arsip terjaga yang dimungkinkan tercipta di entitas pemerintah daerah antara lain yakni arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk, potensi tercipta di Dinas Dukcapil Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, arsip tentang proses penyusunan perjanjian  internasional dari lembaga pemrakarsa serta arsip tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Ketua Tim Pembinaan Wilayah Barat I berpesan agar Pedoman/Instrumen dibuat untuk diterapkan bukan untuk disimpan, Pedoman/Instrumen diterapkan sesuai aturan bukan untuk dilanggar, Pedoman/Instrumen diterapkan di semua lingkup organisasi, bukan hanya di LKD Provinsi, Kabupaten/Kota saja.

( IKN )