Jakarta - 12/06/23, Sebagai bagian dalam penyelamatan arsip statis, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Kemaritiman di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, ANRI. Rakor ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan yang dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lainnya, yaitu sesi diskusi panel yang menghadirkan beberapa narasumber dan dipandu Dewan Penasihat ANRI Bidang Pemajuan Budaya, Prof. Susanto Zuhdi.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, M. Firman Hidayat mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan “Konsepsi Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Pusat Peradaban Maritim Dunia”. Firman Hidayat mengemukakan bahwa jika Indonesia ingin mencapai visi 2045 untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan pusat peradaban maritim dunia, maka sektor maritim harus menjadi arus utama dalam pembangunan pada masa mendatang.
Firman juga menyampaikan bahwa terdapat 9 Agenda Pembangunan Maritim 2045, antara lain Pengembangan Sarana Prasarana Maritim, Peningkatan Konektivitas Maritim, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perairan, Pembangunan Industri Maritim, Penguatan Hankam dan Keselamatan Maritim, Penguatan Diplomasi Maritim, Penguatan Tata Kelola Maritim, Pemajuan Budaya dan Karakter Bangsa Bahari, serta Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia Maritim. “Kegiatan kita hari ini melalui penyelamatan arsip kemaritiman, juga menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan literasi maritim di masyarakat. Tetapi tidak hanya literasi, kita perlu segera mendorong memelihara budaya maritim ini agar kemudian bisa mendorong perubahan perilaku dan inovasi maritim kita ke depan, terang Firman.
Sementara itu, Augy Syahailatua, selaku profesor riset Pusat Riset Oseanografi, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyampaikan materi “Sains Kelautan untuk Pembangunan Kemaritiman”. Menurutnya, penguatan arsip nasional bidang kemaritiman merupakan salah satu aspek di dalam pembangunan kemaritiman. Augy mengungkapkan bahwa penguatan arsip nasional bidang kemaritiman bukan saja urgensi nasional, tetapi merupakan urgensi global; pengarsipan hasil sains kelautan atau kemaritiman dapat mengindikasi peradaban suatu bangsa, dan bermanfaat bagi pengembangan sains dan teknologi pada masa mendatang; pendokumentasian sains dan teknologi kelautan nasional belum terpusat secara baik; dan ia menyimpulkan bahwa diperlukannya kriteria tertentu untuk hasil sains dan teknologi kelautan dapat menjadi arsip nasional.
Pemaparan materi dilanjutkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana menyampaikan terkait “Menjaga NKRI melalui Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan Hukum Internasional”. Menurutnya, salah satu cara untuk menjaga NKRI ialah melalui pengarsipan, sebab dengan adanya pengarsipan maka akan mempermudah diterimanya Negara Kepulauan oleh masyarakat internasional melalui suatu Perjanjian Internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kepentingan terkait Negara Kepulauan sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Juanda. Ia juga menekankan hal lainnya yang menjadikan arsip dapat menjaga NKRI, ialah ketika arsip dapat digunakan sebagai bukti bila sengketa muncul dan berujung di lembaga peradilan.
Pemaparan materi diskusi panel ditutup Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa (MKB), Mukhlis PaEni, yang menyampaikan “Membangun Budaya Maritim Berbasis Arsip”. Ia menjelaskan sejarah dari Raja Gowa Karaeng Tumaparisi Kalona yang berawal dari pedalaman dan membangun ibu kota kerajaan baru di pesisir pantai. Tetapi, Raja Gowa tersebut meninggalkan istananya di pedalaman dan kemudian membangun sebuah istana baru dengan tetap mempertahankan ikon agraris.
Seiring berjalannya waktu ikon Kerajaan Gowa (Baru) berubah menjadi maritim yang menjadi perspektif Kerajaan Gowa (ke depan). Ia menjelaskan dengan adanya pandangan ke depan berupa perubahan ikon dari agraris ke maritim, diikuti dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang menjadi pendukung utama sebuah ibu kota maritim dari sebuah kerajaan maka Kerajaan Gowa juga harus bisa memenuhi persyaratan-persyaratan agar dapat dianggap. Salah satu persyaratannya ialah membangun budaya maritim di dalam daerah kekuasaan Kerajaan Gowa. Hal inilah yang membuat adanya arsip dianggap penting guna membangun budaya maritim. Penjelasan dari Mukhlis PaEni menutup rangkaian diskusi panel Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman yang selain diselenggarakan secara luring, disiarkan pula secara daring melalui akun Youtube Arsip Nasional RI.
( RRA/AL )
Penulis : RRA/AL
Editor : tk