- Jakarta, 13/09/2023 - Bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah berlangsung Pembahasan mengenai Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga tahun 2024. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rapat tersebut diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala, Imam Gunarto dan Sekretaris Utama, Rini Agustiani mendapatkan persetujuan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp279.727.665,- dan penambahan anggaran kenaikan gaji sebesar Rp2.698.207.000,- sehingga total pagu alokasi anggaran ANRI tahun 2024 menjadi sebesar Rp.282.425.872.000,-.
ANRI pada 2024 akan melaksanakan beberapa program terkait revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, internalisasi reformasi birokrasi, pembangunan Satuan Kerja Mandiri Pusat Studi Arsip Kepresidenan, Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) yang sudah diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta memenuhi kaidah Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Demi lancarnya program tersebut DPR memberikan persetujuan untuk mengubah alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen menjadu sejumlah Rp208.412.077.000,- dan Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional menjadi sejumlah Rp74.013.795.000,-.
Selain itu Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan penambahan pagu anggaran ANRI tahun 2024 sebesar Rp131.780.593.000,- dan akan dimintakan kepada Badan Anggaran DPR RI. Alokasi anggaran tersebut digunakan pada 10 kegiatan berupa pengadaan peralatan dan pasilitas perkantoran Depot Arsip Bandung, pembangunan gedung Depot Arsip Berkelanjutan di Provinsi Riau, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SRIKANDI yang dialihkelolakan dari Kemkominfo, penyebarluasan dan pendayagunaan informasi yang terekam dalam arsip melalui Revitalisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, tertib arsip kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) melalui pendampingan pengelolaan dan penyelamatan arsip Pemilu, digitalisasi Memori Kolektif Bangsa di daerah perbatasan, khususnya Papua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan melalui Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis, mencetak pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi, pengadaan sarana dan penunjang penyimpanan dan pelestarian Arsip Tsunami dan Arsip Statis, dan revitalisasi Pameran Tetap Arsip Presiden Soekarno.
Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, dan Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus.
( Md_Ws )
Penulis : Md_Ws