JAKARTA – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Ekspos Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Arsip Terjaga dan Autentikasi Arsip Statis (12/11) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2, ANRI. Dalam acara yang dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan hadir sebagai pembicara dalam sesi I Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, pakar kearsipan Djoko Utomo, Kasubdit Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Abraham Labelauw.
Dalam diskusi sesi I, Jimly menyampaikan berbagai hal yang mampu menggugah dan mengingatkan siapa pun yang hadir bahwa bidang kearsipan itu amat penting, namun kerap terlupakan oleh banyak pihak. “Arsip itu bukan hanya berkaitan dengan masa lalu, tapi juga dengan masa depan. Sebetulnya, Undang-Undang (UU) 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menunjukkan komitmen kuat bangsa kita dalam menata kearsipan. Di sana dijelaskan bahwa ANRI melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan. Ini berarti ANRI menjadi presiden bidang kearsipan di negara kita dan harus disadari pula bahwa dalam bidang kearsipan ANRI lah yang jadi pemimpin kita,” jelas Jimly.
Selain itu, Ketua DKPP yang menjabat sejak Juni 2012 ini mengungkapkan bahwa ANRI harus lebih agresif, memperkuat diri menjadi pemimpin dalam urusan arsip di republik, bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memasukkan bidang kearsipan agar dapat menjadi perhatian para pejabat/pimpinan dan harus pula diperkuat dari sisi anggaran untuk pengelolaan arsip. Lebih lanjut Jimly pun mengungkapkan bahwa urusan administrasi (yang di dalamnya ada juga berkaitan dengan kearsipan) memiliki porsi nilai 50 % yang merupakan faktor tercapainya tujuan organisasi.
Senada seperti halnya yang disampaikan Jimly akan pentingnya pengelolaan arsip, dalam sambutannya Mustari menyampaikan bahwa salah satu nawacita pemerintahan Kabinet Kerja adalah mewujudkan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Dalap upaya menegakkan kedaulatan negara dan bangsa sebagai poros maritim dunia dibutuhkan dukungan pembuktian terhadap seluruh wilayah nusantara melalui terkelolanya arsip milik negara yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah pemerintahan yang strategis,” jelas Mustari.
Selain Jimly, pada sesi I Djoko Utomo menyampaikan pemaparannya tentang Strategi, Perencanaan dan Pengelolaan Arsip Terjaga di Indonesia dan Abraham Labelauw memaparkan tenang Implementasi Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Kemenlu. Sesi pertama diskusi dipandu Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Rudi Anton.
Pada sesi II diskusi menghadirkan pembicara Sejarawan, Mona Lohanda yang menyampaikan materi Kebutuhan Autentikasi Arsip dalam Penulisan Sejarah (perspektif peneliti) dan Perwira Puslabfor Polri AKBP Masdiyanto yang memaparkan Peran Organisasi Formil dalam Melakukan Autentikasi Arsip.
Usai pelaksanaan diskusi panel dilaksanakan pemaparan draft NSPK Pengelolaan Arsip Terjaga dan Autentikasi Arsip Statis. Berbagai masukan dan saran dari para peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, lembaga kearsipan daearah dan perguruan tinggi serta pejabat fungsional NSPK dijaring untuk menyempurnakan penyusunan kedua NSPK tersebut. Para peserta juga masih dapat menyampaikan berbagai saran dan masukannya melalui alamat email [email protected] (TK)