Jakarta, (3/9) Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Direktorat Kearsipan Daerah I menggelar Focus Group Discussion dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Berbasis TIK (SIKD-SIKS) yang dihadiri oleh perwakilan Lembaga Kearsipan Daerah dari Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Acara yang dibuka oleh Kepala Arsip Nasional RI, Dr. Mustari Irawan, MPA berlangsung selama 2 (dua) hari sampai dengan Jumat, 4 Agustus 2015.
Dalam sambutannya, Mustari Irawan menekankan pentingnya pilar pengelolaan kearsipan berbasis TIK yang perlu disiapkan. “Kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini memang tidak dapat dihindari demikian pula dalam pengelolaan kearsipan. Namun dalam pengelolaan arsip berbasis TIK perlu memperhatikan empat hal harus dimiliki: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, akses arsip dan jadwal retensi arsip “ ujar Kepala ANRI. Masih dalam sambutannya, Mustari mengharapkan kegiatan FGD ini dapat memberikan masukan bagi Arsip Nasional RI terkait dengan implementasi Sistem Indormasi Berbasis TIK sekaligus mendorong pelaksanaan pengelolaan kearsipan berbasis TIK di daerah.
Di hari pertama disampaikan Kebijakan Pembinaan Kearsipan Nasional Berbasis dengan E-Arsip yang disampaikan oleh Dr. Andi Kasman M, SE, MM , Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan yang dilanjutkan dengan Paparan mengenai Pengelolaan Arsip Berbasis TIK (Implementasi Aplikasi SIKD-SIKS) pada Pemerintahan Daerah yang paparkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Widarno, SH, MH.
Kasie Aplikasi Layanan Kementerian Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Monica Suharko, menjadi salah satu narasumber dalam FGD hari kedua. Dalam paparanya beliau memperkenalkan aplikasi SIMAYA yang digagas oleh KOMINFO RI. Paparan selanjunnya berupa testimonial dari perwakilan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai Implementasi Pengelolaan Arsip Berbasis TIK pada Pemerintahan Daerah. Hasil diskusi memberikan masukan bagi Arsip Nasional RI untuk menjalin “hubungan yang harmonis” antara Arsip Nasional, RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian PAN dan RB terkait berbagai peraturan mengenai tata naskah dinas. (Ann)