Focus Group Discussion Evaluasi Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset

Dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, serta keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Direktorat Kearsipan Daerah II menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset bagi Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) pada hari Jum’at 27 September 2024. Kegiatan ini mengundang seratus empat puluh lima orang perwakilan arsiparis dan atau pengelola arsip dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Banten.

Kegiatan FGD Evaluasi Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset bagi Pemerintah Daerah merupakan kelanjutan dari Bimbingan Teknis Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset yang telah dilaksanakan sebelumnya pada bulan Februari dan Maret 2024, di mana FGD Evaluasi ini diharapakan dapat semakin memberikan pemahaman mengenai Strategi Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset serta pemahaman Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset dengan melibatkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, Edgar Rangkasa serta Praktisi dan Konsultan Kearsipan, Azmi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah dan BPKAD dapat memiliki pemahaman yang memadai dalam hal penyediaan kebijakan daerah terkait Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset sekaligus dapat mengimplementasikannya berupa kapabilitas menyusun Program Arsip Vital, Arsip Terjaga, mengidentifikasi arsip aset, menyusun daftar arsipnya, memberkaskan, sekaligus dapat memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan baik fisik, maupun informasi arsipnya.

Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan  keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa  dan negara, yang harus dijaga keutuhan  keamanan dan keselamatannya. Arsip terjaga yang dimungkinkan tercipta di entitas pemerintah daerah antara lain yakni arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk, potensi tercipta di Dinas Dukcapil Pemprov./Pemkab./Pemkot, arsip tentang proses penyusunan perjanjian  internasional dari lembaga pemrakarsa serta arsip tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

( IKN )