Pada tahun 2017 Program Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan menjadi salah satu indikator penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional. Hal tersebut mencuat pada acara rapat Implementasi Manajemen Kearsipan berbasis TIK.
Pada rapat tersebut ANRI mengundang Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Teguh Widjinarko untuk bersama-sama menyusun program Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK (14/09).
Kebijakan Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK yang telah disusun meliputi: penetapan kebijakan, pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan, pengembangan dan penerapan aplikasi sistem informasi pengelolaan arsip, dan penyediaan infrastruktur penunjang serta penerapan open government melalui JIKN. ANRI telah menyusun konsep kebijakan Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK dan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi.
Selanjutnya ANRI akan mengirimkan secara resmi konsep Kebijakan Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat akhir oktober 2016.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, bahwa ANRI adalah lembaga yang disebut untuk menetapkan dan menjalankan program Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK.(RPR/SA)