Jakarta - 12/06/23, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menyampaikan bahwa sampai tahun ini, kinerja kearsipan tentang kemaritiman masih belum maksimal untuk bisa membentuk mozaik sejarah Indonesia sebagai negara poros maritim. Arsip yang tersimpan di ANRI sebagian besar arsip tentang sejarah negara daratan. Hal ini disampaikan Imam pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Kemaritiman dengan tema “Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa Indonesia sebagai Negara Maritim” di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, ANRI. Acara ini dibuka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pada laporannya, Kepala ANRI menyampaikan bahwa pada Opening Ceremony of The 25th ASEAN Summit 2014 di Myanmar, Presiden Joko Widodo mencanangkan secara internasional konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Pencanangan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia bisa menjadi poros maritim yang besar, yang kuat, makmur, melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Presiden juga mencatat lima pilar utama pembangunan poros maritim yang di antaranya sangat berkaitan dengan kearsipan, yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia,” jelas Imam Gunarto.
Imam Gunarto mengatakan, tahun 2024 adalah tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, 10 tahun setelah visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dicanangkan. Dalam hal ini, ANRI melakukan evaluasi kinerja kearsipan tentang kemaritiman. “Lantas kami melakukan evaluasi terhadap kinerja kearsipan, khususnya tata kelola dan penyelamatan arsip dan kemaritiman. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tata kelola kearsipan arsip maritim merupakan kewenangan kementerian/lembaga/organisasi yang memiliki tugas dan fungsi terkait kemaritiman. Sedangkan penyelamatan arsip kemaritiman merupakan tanggung jawab ANRI. Sayangnya, sampai tahun ini kinerja kearsipan tentang kemaritiman masih belum maksimal untuk membentuk mosaik sejarah Indonesia sebagai negara poros maritim. Arsip yang tersimpan di ANRI sebagian besar arsip tentang sejarah negara daratan,” papar Imam Gunarto.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengajak kementerian/lembaga dan daerah untuk mendukung ANRI dalam menyelamatkan arsip kemaritiman. “Mari dukung dan berpartisipasi aktif bagi kementerian/lembaga dan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk mendungkung ANRI menyelamatkan arsip kemaritiman. Ke depan ANRI juga diharapkan dapat memberikan bahan informasi kearsipan sejarah kemaritiman bangsa Indonesia,” ajak Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelum acara dilanjutkan dengan diskusi panel, Kepala ANRI menyerahkan cendera mata berupa Peta Balige tahun 1944 dan Foto Kunjungan Bung Karno ke Balige tahun 1948. Adapun diskusi panel pada rapat koordinasi ini menghadirkan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, M. Firman Hidayat, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Augy Syahailatua, Guru Besar Hukum Internasional Univeristas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, dan Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Mukhlis PaEni. (sa)
( sa )
Penulis : sa
Editor : tk