08.00 WIB - 15.00 WIB
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
Logo ANRI

Komisi II DPR RI: ANRI Lembaga yang Ajarkan Jati Diri Bangsa

Komisi II DPR RI: ANRI Lembaga yang Ajarkan Jati Diri Bangsa Komisi II DPR RI: ANRI Lembaga yang Ajarkan Jati Diri Bangsa Komisi II DPR RI: ANRI Lembaga yang Ajarkan Jati Diri Bangsa

29

May 23

Komisi II DPR RI: ANRI Lembaga yang Ajarkan Jati Diri Bangsa

Jakarta- 29/05/2023 - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Agenda rapat membahas Rencana Kerja Strategis ANRI. Pada kesempatan itu, Kepala ANRI Imam Gunarto membicarakan mengenai Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 sekaligus evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

ANRI dalam kiprahnya menjaga Memori Kolektif Bangsa melalui Tertib Arsip dan Transformasi Digital di bidang kearsipan sesuai dengan arahan Presiden RI untuk meninggalkan cara lama dalam mengelola arsip, memberikan penetrasi yang kuat dengan membumikan penggunaan aplikasi SRIKANDI dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Topik ini mendapatkan angin positif dari dewan karena nilai fleksibilitas ketika terjadi pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam ranah transformasi digital, seyogyanya penyajian arsip juga mulai berbenah. Layanan diorama dengan teknologi realitas maya (virtual reality) dipandang lebih menyentuh selera generasi muda.

Cukup menyentuh perhatian, Dewan menegaskan agar ANRI mempunyai idealisme karena merupakan lembaga yang mengajarkan jati diri bangsa. Program Memori Kolektif Bangsa harus menjadi momentum agar generasi muda punya semangat kebangsaan. Di antaranya yang sekarang sedang diperjuangkan adalah Khazanah Arsip Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. R Soeharso, Surakarta 1950- 1980 yang menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia peduli terhadap kesehatan masyarakat tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Dalam kaitannya dengan Memori Kolektif Bangsa, juga dibahas mengenai peran desa dalam menjaga sejarahnya. Apalagi sejarah desa yang memiliki signifikansi nasional.

Pada RDP kali ini dilaporkan bahwa Realisasi APBN ANRI tahun 2022 Rp249.487.945.871,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp258.301.947.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 96.59%.

Realisasi APBN ANRI tahun 2023 (per 26 Mei 2023) sebesar Rp90.597.887.766,- (sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp286.743.723.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 31.60%.

Pagu indikatif RAPBN ANRI tahun 2024 sebesar Rp279.727.665.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan usulan tambahan anggaran RAPBN ANRI tahun 2024 sebesar Rp131.780.593.000,- (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan usulan pergeseran anggaran ANRI tahun 2024 sebesar Rp6.950.904.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang akan dibahas lebih mendalam pada RDP berikutnya.

RDP kali ini juga dihadiri oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang banyak membahas mengenai efisiensi pelatihan kepemimpinan dengan metode blended learning dan Ombudsman RI dengan laporannya mengenai peningkatan pengawasan pelayanan publik diantanya mengenai maladministrasi pelayanan di pusat dan daerah.

( ws )

 


Penulis : ws
Editor : sa

Bagikan

Views: 702