[Jakarta, 16/6] - Direktorat Kearsipan Pusat, Arsip Nasional RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengenalan Aplikasi SIKD dan Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria. FGD yang diikuti oleh 105 peserta yang berasal dari 23 lembaga negara non struktural. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pembinaan kearsipan nasional dengan fokus pengenalan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan pendampingan penyusunan NSPK wajib bagi lembaga negara. Workshop ini dibuka langsung oleh M. Taufik selaku Deputi Bidang Konservasi Arsip yang menyampaikan bahwa informasi telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup.
FGD ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama pada tanggal 15 Juni 2015 diisi dengan diskusi panel dengan pemateri dari Direktur Kearsipan Pusat, Sumrahyadi yang membahas Penyusunan NSPK : Kewajiban Lembaga Negara. Materi kedua disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian ESDM, Tukiran Heru Susanto mengenai Implementasi SIKD di Kementerian ESDM dan oleh Kepala Pusat Akreditasi, Rudi Anton yang memberikan pemaparan mengenai Akreditasi Kearsipan dalam ASEAN Economic Community. FGD pada hari pertama ini ditutup dengan materi mengenai Penyampaian Program Implementasi SIKD oleh Kasubdit Kearsipan Pusat I, Diah Tjaturini dan Pengenalan Aplikasi SIKD oleh Sutiana.
Pada hari kedua, 16 Juni 2015, FGD diisi dengan diskusi mengenai penyusunan NSPK dan perumusan rekomendasi. Diskusi dibagi menjadi empat kelompok yang memahas mengenai Aplikasi SIKD, NSPK Klasifikasi, NSPK JRA, dan NSPK Klasifikasi dan Keamanan Akses.
Pada penghujung acara, Deputi Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman memberikan aplikasi SIKD kepada lembaga peserta FGD yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Standarisasi Nasional, Dewan ketahanan Nasional, Dewan Riset Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Konsil Kedokteran Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UKM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Sensor Film, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas, Badan Keamanan Laut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.