Jakarta - 04/04/23 - Arsip Nasional Republik Indonesia, melalui Direktorat Kearsipan Daerah I, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip Berdasarkan JRA kepada pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting dan juga disiarkan secara langsung di YouTube Arsip Nasional RI yang dihadiri oleh lebih dari 3000 peserta. Desi Pratiwi selaku Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan Lembaga Kearsipan Daerah dalam mengupayakan penyelamatan arsip.
Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan selama dua hari, yakni pada 4 s.d. 5 April 2023, menghadirkan lima narasumber dengan topik pembahasan terkait penyusutan arsip. Pada hari pertama, materi diawali dengan pembahasan mengenai Penyusutan Arsip oleh Direktur Kearsipan Daerah I, Rudi Anton, lalu dilanjutkan dengan materi mengenai JRA sebagai Instrumen Penyusutan Arsip oleh Arsiparis Ahli Madya, Satriani, dan ditutup dengan materi terkait Pemindahan Arsip yang mencakup Pembuatan Daftar Arsip dan Berita Acara Pemindahan yang disampaikan oleh Arsiparis Pertama, Andriea Salamun.
Paparan mengenai penyusutan arsip kemudian dilanjutkan di hari kedua, tepatnya pada 5 April 2023, dengan jadwal materi antara lain Pemusnahan Arsip oleh Unit Kearsipan yang disampaikan oleh Yanto Samadikun selaku Arsiparis Ahli Muda dan Penyerahan Arsip Statis dari Unit Kearsipan ke Lembaga Kearsipan oleh Arsiparis Ahli Madya, Rini Susilowati.
Sebagai informasi, penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
Dengan demikian, lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki JRA yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD setelah mendapat persetujuan dan/atau pertimbangan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
(ELD)
Penulis : ELD