Tari saman dari Nangroe Aceh Darusalam menambah semarak Rakornas BMKG 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada tanggal 2 April 2014. Rakornas yang mengambil tema “Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Otomatisasi Peralatan Sebagai Pondasi Peningkatan Layanan MKKuGâ€. Acara yang dihadiri oleh Kepala BMKG DR. Andi Eka Sakya, M.Eng, Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA bersama pejabat eselon 1 dan 2 dilingkungan ANRI, staf ahli dari Kementerian PU dan tamu undangan VIP dari berbagai kalangan serta tidak ketinggalan para peserta Rakornas BMKG di Balai 1 sampai 5 di seluruh Indonesia dan anggota Persatuan Dharma Wanita BMKG. Adapun kegiatan Rakornas tersebut berlangsung Penandatanganan MoU antara BMKG dengan ANRI tentang Penyelenggaraan Kearsipan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.
Dalam sambutannya Kepala ANRI menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan suatu langkah besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan sehingga diharapkan dengan terlaksananya kerjasama ini dapat membantu dalam penyelenggaraan tugas pokok kita selaku instansi publik dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada publik. Hal ini juga perlu dilakukan dalam upaya penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika serta dalam upaya penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. Hal-hal tersebut di atas, baik secara langsung ataupun tidak langsung harus dapat kita pertanggungjawabkan baik secara riil dan materil kepada negara dan rakyat. Beliau mengingatkan bahwa di dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Pasal 3 mengamanatkan kepada kita selaku pelayan publik memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa dan negara terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di amanatkan oleh Undang-Undang kepada kita selaku instansi publik.
Kepala BMKG mengatakan bahwa, sebelumnya pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh, BMKG mendeteksi gempa dan sebagainya dibutuhkan waktu 1 jam. Dalam waktu 5 tahun setelah tragedi tsunami Aceh BMKG dapat mendeteksi hanya dalam waktu 5 menit dan dalam 5 tahun mendatang sampai 2019, BMKG menargetkan layanan peringatan dini tsunami dari sebelumnya 5 menit menjadi 3 menit. Ada beberapa hal mengapa bencana berdampak sangat besar yaitu karena masyarakat tidak tahu kapan bencana terjadi, daya dukung alam yang rentan dan tidak ada sistem peringatan dini. Pada bagian sistem peringatan dini menjadi tugas BMKG untuk mempersiapkannya karena sangat berperan penting dalam evakuasi bencana. "Semakin cepat informasi disebarluaskan, semakin besar kemungkinan evakuasi berhasil dilakukanâ€, tambah beliau. (FIR)