Samarinda - 28/05/24, Sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53 yang digelar di Samarinda, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan pameran One Stop Service yang diikuti unit kerja di lingkungan ANRI dan pameran arsip Pindah dari Jakarta ke Nusantara. Sebanyak 16 unit kerja eselon II serta Balai Arsip Statis dan Tsunami mengikuti pameran yang dilaksanakan di Lobby Crystal Hotel Mercure, Samarinda pada 28 s.d 29 Mei 2024. Pameran ini diresmikan Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto didampingi Deputi Bidang Konservasi Arsip, Kandar.
Pada laporannya, Kandar menyampaikan bahwa informasi yang disajikan oleh setiap unit kerja di lingkungan ANRI, diharapkan dapat menjadi ajang berbagi pengetahuan bagi peserta yang hadir di sini. Karena setiap unit kerja memiliki tugas dan fungsi khusus yang bisa dibagikan kepada pengunjung.
Adapun pameran Arsip Pindah dari Jakarta ke Nusantara mengandung alur cerita bagaimana ibu kota mulai zaman Hindia Belanda, kota yang pernah menjadi ibu kota negara, wacana pemindahan ibu kota negara, hingga perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Arsip yang dipamerkan terdiri atas 37 arsip, dengan rincian arsip tekstual sebanyak 18 arsip, arsip foto sebanyak 12 arsip, arsip kartografi sebanyak 6 arsip, dan arsip video 1 arsip. Pameran arsip ini terdiri dari beberapa segmen cerita yang melingkupi:
Pindah Masa Hindia Belanda
Batavia adalah kota utama sejak masa VOC hingga ditetapkan sebagai ibu kota Hndia Belanda masa kolonial. Pada abad ke-20 Masehi semua infrastruktur ibu kota telah cukup mapan dibangun di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Jakarta pada masa pendudukan Jepang
Bandung, Kota yang Hampir menjadi Ibu Kota
Pada masa Gubernur Jenderal P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) karena keadaan Kota Batavia sebagai Ibu Kota Hindia Belanda dianggap sudah tidak layak untuk ditinggali, muncul gagasan memindahkan ibu kota negara ke Bandung. Rencana itu tidak sempat diwujudkan karena perang dunia segera tiba di wilayah Hindia Belanda.
Jakarta: Ibu Kota Proklamasi, Yogyakarta: Ibu Kota Revolusi
Saat Proklamasi Kemerdekaan, Ibu Kota RI berada di Jakarta. Pada 4 Januari 1946, Ibu Kota RI diputuskan untuk pindah ke Yogyakarta, karena kondisi Ibu Kota Jakarta semakin tidak aman. Presiden, wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri turut pindah. Hanya Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang masih menetap di Jakarta guna memudahkan hubungan dengan dunia internasional.
Bukittinggi Ibu Kota Pemerintahan Darurat RI
Pada 19 Desember 1948 Presiden dan Wakil Presiden RI Sukarno-Hatta memberikan mandat kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera. Bukiittinggi menjadi pilihan ibu kota bagi pemerintahan darurat yang nantinya terus berpindah karena agresi militer Belanda.
Kembali ke Yogyakarta
Setelah agresi militer Belanda ke-2 berakhir, pada 6 Juli 1949 Sukarno-Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan mereka. Menyusul kemudian pada 10 Juli 1949 Mr Sjafruddin Prawiranegara pimpinan Pemerintah Darurat RI di Sumatera juga tiba di Yogyakarta. Dengan demikiian Yogyakarta pulih kembali sebagai ibu kota negara RI.
Jakarta Ibu Kota Negara RI
Bertepatan dengan pengakuan kedaulatan RI dari Belanda pada 27 Desember 1949, Ibu Kota Negara RI kembali ke Jakarta. Meski untuk beberapa saat status pemerintahan RI masih bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kemudian melebur menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950.
Dari Palangkaraya hingga ke Jonggol: Rencana Pindah Ibu Kota yang Tak Terlaksana
Pada 17 Juli 1957 Presiden Sukarno berkunjung ke Palangkaraya dalam rangka meresmikan Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah kunjungan itu mulai santer terdengar kabar rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Jakarta dirasa tidak lagi layak sebagai sebuah ibu kota negara. Sedangkan Palangkaraya dianggap cukup ideal menjadi ibu kota negara yang baru karena dibangun dengan konsep yang lebih terencana.
Rencana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya akhirnya tidak terlaksana. Pada 1964, Presiden Sukarno justru mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.
Rencana Pindah Ibu Pernah Terjadi pada Akhir Masa Pemerintahan Presiden Soeharto
Kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara dianggap tidak lagi ideal, karena itu Presiden Soeharto membutuhkan sebuah kota sebagai sebuah ibu kota negara yang baru namun tetap tidak menghilangkan peran Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.
Pada 1997, lahir Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Jonggol pun kemudian diwacanakan sebagai kota mandiri yang diorientasikan menjadi ibu kota baru.
Rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tidak benar-benar terlaksana. Terjadinya krisis moneter dunia pada 1997 tidak memungkinkan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengakomodasi segala keperluan pembiayaan pemindahan ibu kota.
Pindah Ibu Kota pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam memindahkan ibu kota diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang itu menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disebut dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Dalam rentang periode 2020-2024 pemerintah melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur utama pendukung, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR serta perumahan utama. Selain itu juga dibangun infrastruktur dasar utama seperti instalasi air dan listrik yang dapat menunjang sekitar 500.000 penduduk tahap awal IKN. Rencananya pada 2024 Presiden RI telah pindah ke IKN dan dapat merayakan HUT RI ke-79 di IKN.
Setelah 2024 IKN masuk pada tahapan berikutnya yaitu pembangunan dan pengembangan kawasan IKN sebagai area inti yang tangguh (2025-2035). Selanjutnya IKN masuk dalam tahap perluasan pembangunan dan percepatan pembangunan Kalimantan Timur (2035-2045). Setelah 2045, diharapkan IKN telah kokoh berdiri sebagai sebuah ibu kota negara bekelas dunia.
( tk )
Foto : Humas ANRI
Penulis : tk
Editor : is