Jakarta - 20/12/22, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Webinar Internasional mengenai “Archives and Corruption Eradication: Memory of Policies and Actions against Corruption”, 20 Desember 2022. kegiatan webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2022.
Tujuan kegiatan webinar ini yakni memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas akan pemahaman dan pengetahuan mengenai tindakan atau kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu dan sekarang. Penyebarluasan informasi ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat baik kaum akademisi, milenial, maupun birokrat pemerintah agar memiliki pemahaman mengenai korupsi dan diharapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan atau pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.
Seminar dibuka oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto dengan memberikan sambutan pembukaan yang membahas mengenai sejarah Korupsi dari masa ke masa dimulai dari masa kerajaan, VOC dan kolonial sampai dengan masa saat ini.
Imam menyampaikan bahwa praktik korupsi telah dilakukan oleh bangsa barat di masa VOC yang saat itu berusaha untuk memperebutkan kekayaan alam Indonesia yaitu rempah-rempah. Para penjajah VOC masa itu berupaya untuk mendapatkan rempah-rempah dengan segala cara mulai dari gratifikasi sampai dengan suap dan lain sebagainya. "Semua ini tercatat dalam arsip yang disimpan di ANRI dan menjadi memori yang harus disebarluaskan kepada khalayak luas," ungkap Imam dalam paparannya.
Imam menambahkan bahwa memori kebijakan dan tindakan melawan korupsi yang tersimpan dalam arsip sangat penting dan berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat mendukung kebijakan penanggulangan korupsi yang saat ini sepertinya sudah meluas jauh ke dalam birokrasi pemerintahan.
Sementara itu, keynote speaker oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Wardiana mengungkapkan bahwa di Indonesia telah dilakukan penilaian terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Transparancy International Indonesia. Penilaian ini dinilai berdasarkan Skor IPK. Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.
Wawan menambahkan bahwa peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
Pada webinar ini, bertindak sebagai narasumber pada sesi panel Prof. Dr. Peter Brian Ramsay Carey, MBE Sejarawan dan Dosen Tamu pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesiayang memaparkan materi dengan tema Corruption Eradication Around the World yang menyampaikan materi Corruption Eradication Around the World. Sementara itu, Dr. Farabi Fakih, M.Phil dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan paparan Shared History and Study on Corruption Eradication between Dutch Colonial Government and Republic of Indonesia. (PSAPK)
( PSAPK )
Penulis : PSAPK