Jakarta - 13/06/22, Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Quality Assurance Pengawasan Kearsipan bagi tim pengawas kearsipan tingkat pusat dan provinsi. Bimtek ini digelar secara luring di Ballroom Hotel Aston, jalan T.B Simatupang Jakarta Selatan dan secara daring melalui aplikasi zoom cloud meeting, dengan jumlah peserta mencapai 198 orang.
Bimtek Peningkatan Quality Assurance bagi tim pengawas kearsipan dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan komitmen dan peningkatan kualitas tim pengawas daerah provinsi yang akan melakukan pengawasan ke kabupaten/kota. Penguatan komitmen tim pengawas baik pusat maupun provinsi dibutuhkan agar komitmen dan mutu pengawasan yang dilakukan tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Pusat Akreditasi, Zita Asih Suprastiwi dalam paparannya menyampaikan, melalui bimtek ini diharapkan tim pengawas dapat menyajikan potret mutu kinerja penyelenggaraan kearsipan sesuai arah kebijakan dan fokus sasaran pembangunan kearsipan.
“Saat ini terdapat tiga poin prioritas yang menjadi target capaian dalam kearsipan. Pertama, tertib arsip, diwujudkan dengan jaminan ketersediaan daftar arsip aktif pada Organisasi Perangkat Daerah, daftar arsip inaktif pada Unit Kearsipan dan daftar arsip statis pada Lembaga Kearsipan. Kedua, transformasi digital, yakni fokus pada penerapan aplikasi Srikandi, alih media/digitasi, dan mengolah serta menyajikan arsip pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Ketiga, memori kolektif bangsa, yakni percepatan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah,” jelas Zita.
Pada bimtek ini, turut menghadirkan narasumber Auditor Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Daryanto yang memaparkan materi Penjaminan Kualitas Pengawasan. Pada materinya tersebut, Daryanto menekankan bahwa dalam pengawasan diperlukan teknik audit berbantuan komputer dan budaya sadar risiko. Dengan demikian, tim pengawas dapat dimudahkan dan adaptif terhadap kemajuan teknologi, serta tetap sadar dan bersikap preventif atas potensi risiko yang mungkin terjadi.
Selanjutnya, disampaikan pula materi tentang Formulir Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Kabupaten/Kota dan materi Panduan Teknis Tata Cara dan Alur Pengawasan Eksternal Kabupaten/Kota oleh pejabat fungsional arsiparis pada Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI.
( tk/why )
Penulis : tk/why
Editor : tk