Jakarta - 12/12/22 -
Guna mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
“Hasil pengawasan kami dua tahun ini mengalami peningkatan terus mulai dari C hingga tahun 2022 ini menjadi BB. Namun ada satu yang masih mengganjal kami yaitu terkait dengan implementasi atau data dari SIKN dan JIKN masih kosong”, ungkap Wiyono ketua tim dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
"Makanya pimpinan langsung perintahkan kami untuk menghubungi Pusat SIKN ANRI yang tadinya berniat konsultasi, namun arahan dari Bapak Agung langsung magang input data dan mengajak tim yang akan mengelola SIKN dan JIKN di BNPP", sambung Wiyono.
Koordinator Pengembangan Simpul Jaringan Agung menjelaskan bahwa menurut data registrasi dan persetujuan bahwa BNPP sudah terdaftar dan menerima surat persetujuan menjadi anggota sejak bulan Agustus 2022 tapi belum melaksanakan bimtek ataupun magang input data di SIKN makanya isinya masih kosong.
Tim pengelola SIKN BNPP yang mengikuti bimtek/magang berjumlah 3 (tiga) orang di ruang helpdesk SIKN dan JIKN didampingi oleh Dion arsiparis dari Pusat SIKN dan JIKN.
“Dari kegiatan magang ini kami berharap bisa mengetahui terkait kategori arsip yang boleh diinput atau yang tidak boleh di input serta memahami dan mampu melakukan input data di aplikasi SIKN. Disamping itu terkait dengan persiapan arsip perbatasan untuk ditampilkan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui program galeri arsip perbatasan," ungkap Wiyono.
( #tj )
Penulis : #tj