- Jakarta, 21/02/2023 - Sosialisasi dibuka dengan laporan oleh Amieka Hasraf sebagai Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum. Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum menyampaikan bahwa hasil Evaluasi RB ANRI 2022 masih belum diterima dan terus dilakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB.
Selain itu, sampai saat ini ANRI masih menunggu Peraturan Menteri PANRB terkait Perubahan Evaluasi RB di lingkungan Kemen-terian/Lembaga/Pemerintah Daerah, namun tetap dilakukan penyampaian informasi sementara mengenai perubahan Evaluasi RB 2023 yang telah didapatkan dari kegiatan coaching clinic dan tanya kebijakan PANRB yang disampaikan melalui kanal Youtube Kementerain PNRB.
Berdasarkan informasi tersebut Tim Sekretariat RB ANRI telah memberikan pemahaman tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi kepada unit kerja dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Melaporkan kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris utama tentang perubahan mekanisme evaluasi RB tahun 2023
b. Menginformasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melalui Sekretaris utama tentang perubahan mekanisme evaluasi RB tahun 2023
c. Melakukan sosialisasi tentang perubahan mekanisme evaluasi RB tahun 2023 di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
d. Melakukan sosialisasi tentang perubahan mekanisme evaluasi RB tahun 2023 di lingkungan Deputi Bidang Konservasi Arsip.
Sekretaris Utama, Rini Agustiani, memberikan arahannya dalam sosialisasi ini, yaitu dengan dihentikannya PMPRB dan adanya pengisian praktik baik RB, diharapkan RB berdampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. ANRI harus menyiapkan diri untuk memperkuat RB.
Acara dilanjutkan dengan penjelasan evaluasi RB berdampak 2023 oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental, Istianti Andiah. RB harus memberikan dampak kepada masyarakat sehingga dilakukan perubahan yang signifikan.
Pada lingkungan Sekretariat Utama akan diajukan 2 praktik baik, yaitu penerapan aplikasi sistem informasi BMN Aman dan UBER Arsip. Pemaparan dilanjutkan oleh Wahyu Umar Mubarok terkait pengisian pada form praktik baik pelaksanaan RB nasional melalui http://bit.ly/PraktikBaikRB2023.
Kriteria praktik baik pelaksanaan RB instansi pemerintah adalah inovasi digitalisasi yang berkaitan dengan RB, telah dilaksanakan secara konkret dan memberikan hasil yang nyata.
Sekretaris Utama, Rini Agustiani, menutup sosialisasi dengan arahan fokus pada praktik baik dalam waktu dekat sambil menunggu peraturan terkait indeks-indeks yang akan dievaluasi yang nantinya unit kerja terkait diharapkan untuk bersiap.
( ns )
Penulis : ns