Upayakan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Inspektorat ANRI Selenggarakan Workshop Penguatan AKIP

Jakarta - (1/8/23), Sebagai upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Inspektorat ANRI bersama Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat kembali mengadakan workshop “Penguatan AKIP Menuju Birokrasi Maju dan Kinerja Unggul”. Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Soemartini, Gedung A Lantai 2, di Kantor ANRI, Jakarta. Workshop ini dihadiri pegawai yang berperan sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Akuntabilitas unit kerja di lingkungan ANRI, Auditor Inspektorat ANRI yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Evaluasi maupun Anggota Tim Evaluasi AKIP Unit Kerja ANRI Tahun 2023, Sekretariat Reformasi Birokrasi di lingkungan ANRI, Kepala Subbagian Tata Usaha pada unit kerja Eselon I di lingkungan ANRI dan Pengelola Aplikasi Manajemen Kinerja Lembaga.

Workshop ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman terkait proses bisnis, tahapan pelaksanaan evaluasi AKIP serta proses evaluasi AKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Selain itu, workshop juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Workshop menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian PANRB yaitu Inspektur, Aan Syaiful Ambia, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara dan Auditor, Muhamad Fachreza. Workshop dibagi menjadi dua sesi disertai dengan sesi tanya jawab kepada narasumber. Sesi pertama membahas mengenai Proses Evaluasi AKIP sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan kaitannya dengan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya sesi kedua dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Kebijakan Umum Evaluasi AKIP, Proses Evaluasi AKIP dan Pedoman Teknis Evaluasi AKIP di KemenPANRB.

Dari hasil kegiatan ini diharapkan setiap unit kerja untuk menindaklanjuti atas hasil evaluasi AKIP sebelumnya pada unit kerja dengan melibatkan kelompok kerja yang telah dibentuk sebelumnya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pada unit kerja dan ANRI secara umum.

( AK )